logo megas-online.com

DHAMRONI: DARIPADA DAPUR UMUM DINSOS, LEBIH BAIK BERDAYAKAN WARUNG-WARUNG WARGA

  • Wartawan: Pramono | Editor: Luddy Eko

  • Wednesday, 28 July 2021

Dhamroni Chudlori memeriksa catatan jumlah nasi kotak yang diproduksi dan dikirimkan dapur umum Dinsos ke tiap-tiap shelter isolasi setiap harinya.

Sidoarjo, Megas-online.com: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori beranggapan lebih baik memberdayakan warung-warung desa untuk menyediakan makanan bagi warga yang menjalani siolasi daripada mendirikan dapur umum yang terpusat di Dinas Sosial (Dinsos).

 

Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau Dapur Umum di kantor Dinsos Sidoarjo, Rabu (28/07/2021) siang tadi. Menurutnya keberadaan tempat ini tidak efektif sehingga perlu dievaluasi kembali.

 

Menurutnya pemberdayaan warung-warung milik masyarakat itu justru memiliki efek ganda. Yakni selain memenuhi kebutuhan makanan warga yang menjalani isolasi sekaligus memberdayakan ekonomi kerakyatan yang terpuruk akibat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 4.

 

Dan yang tak kalah pentingnya, proses distribusi makanan siap santap itu juga lebih cepat ke shelter-shelter tersebut. Dan pola ini juga bisa dilakukan untuk menyuplai makanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumahnya masing-masing.

 

Kondisi ini justru berbalik dengan dapur umum Dinsos. “Dalam satu hari hanya melayani 88 nasi kotak, itupun sudah termasuk dengan tenaga medis dan penjaga Shelter. Masak harus keliling ke tiap shelter hanya untuk mengantarkan 4 nasi kotak, jelas itu tidak efektif,” tandasnya.

 

Apalagi hingga saat ini belum semua shelter isolasi terintegrasi yang didirikan Pemkab Sidoarjo itu terisi. Bahkan Shelter isolasi di Kecamatan Porong malah masih akan melakukan rapat koordinasi dan belum melakukan pendataan terhadap warga di wilayahnya.

 

Politisi PKB asal Tulangan tersebut juga menyesalkan kebijakan Pemkab Sidoarjo yang terkesan hanya memberikan perhatian pada warga yang berada di shelter-shelter isolasi, sedangkan warga isoman justru terabaikan. “Nggak bisa seperti itu,” ucapnya tegas. 

 

Karena itu sebaiknya masalah ini diserahkan pada posko satgas Covid di tiap-tiap desa. Nantinya mereka akan berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW sehingga warga isoman juga terlayani dengan baik.

 

Rencananya, Komisi D akan kembali menggelar pertemuan dengan Dinsos dan juga Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan masalah ini. “Masalah dapur umum ini perlu dievaluasi lagi lah,” pungkas Dhamroni.*