logo megas-online.com

BAWA AMANAT PENDERITAAN RAKYAT SOAL PPKM DARURAT, PIMPINAN LINTAS FRAKSI DPRD LURUG BUPATI SIDOARJO

  • Wartawan: Pramono | Editor: Luddy Eko

  • Saturday, 17 July 2021

(Atas) para pipinan lintas fraksiDPRD Sidoarjo saat menyampaikan kelurah warga pada bupati

Sidoarjo, Megas-online.com: Sekitar pukul 19.00 wib, Sabtu (17/07/2021) sore tadi, tujuh orang anggota DPRD Sidoarjo dari berbagai fraksi mendatangi rumah dinas (Rumdin) Bupati. Mereka hadir dengan membawa tujuh point masukan terkait penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di kota delta.

 

Terlihat masuk ke dalam Rumdin tersebut Ketua Fraksi Gerindra Anang Siswandoko, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Suyarno dan seorang anggotanya Didik Prasetio, Ketua Fraksi PKS Deni Haryanto, Ketua Fraksi Nasdem-Demokrat M. Sochieb dan Ketua DPC Nasdem Nurhendriyati serta Sekretaris Fraksi Golkar, M Nizar.

 

Sebelum berbincang dengan bupati Sidoarjo, para wakil rakyat itu diwajibkan untuk lebih dulu menjalani tes SWAB yang dilakukan petugas kesehatan. Setelah itu barulah mereka menggelar dialog di teras rumah dinas hingga sekitar pukul 20.15.

 

Ditemui seusai acara, Anang Siswandoko menyebutkan kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab para pimpinan fraksi tersebut terhadap penderitaan masyarakat akibat penerapan PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli lalu.

 

“Ada tujuh poin yang kami sampaikan tadi. Yang pertama terkait pendirian shelter-shelter isolasi bagi warga yang terinfeksi Covid-19 di tiap-tiap kecamatan. Masalah ini menjadi poin utama bagi kami setelah melihat begitu susahnya warga mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit,” tandas Anang. 

Menurutnya, ia dan juga para anggota DPRD Sidoarjo dari fraksi-fraksi tersebut kerap mendapat keluhan warga yang selalu ditolak dengan dalih Rumah Sakit telah penuh sehingga banyak diantara mereka yang meninggal selama di perjalanan atau di rumah tanpa perawatan medis.

 

Terkait hal itu Pemkab telah merespon dengan berjanji untuk menambah jumlah shelter isolasi dengan pendirian di tiap-tiap wilayah eks kawedanan, yakni di kecamatan Taman, Krian, Porong dan Sidoarjo kota.

 

“Okelah. Kita terima itu dulu sampai melihat perkembangan lebih lanjut. Tapi kami tetap tidak bisa percaya begitu saja sebelum janji itu dibuktikan. Karena itu Senin lusa kami akan sidak langsung lokasi shelter yang dijanjikan bupati,” ungkap Anang dengan nada tegas.

 

Dalam tuntutan berikutnya, para wakil rakyat itu meminta penempatan tenaga kesehatan yang terdidik di tiap-tiap shelter tersebut sehingga bisa memberikan pertolongan medis jika ada kondisi kedaruratan. 

 

Selain itu pihaknya juga menuntut dibangun dapur umum di tiap desa atau minimal di tiap kecamatan untuk mensuplai kebutuhan pangan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

 

Bukan hanya itu, mereka juga meminta Pemkab mendirikan posko-posko covid di tingkat desa yang didukung tenaga relawan, obatan-obatan serta peralatan medis yang memadai termasuk penyediaan mobil ambulance untuk membawa warga terinfeksi ke rumah sakit atau shelter isolasi tadi.

 

“Dan kami juga menekankan pada bupati untuk meninjau ulang kebijakan penyekatan jalan raya pada jam-jam kerja serta pemadaman PJU (Penerangan Jalan Umum-red) yang berdampak besar pada masyarakat, terutama pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-red) serta pekerja sektor informal,” imbuh Nizar.

 

Terkait tuntutan tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berjanji akan mempertimbangkan masukan dari para legislator tersebut. “Bupati janji akan memberi jawaban sesegera mungkin. Tapi soal dapur umum dan shelter isolasi tadi sudah clear atau sepakat,” pungkas anggota Komisi C DPRD Sidoarjo tersebut.*