logo megas-online.com

TAK EFEKTIF DAN BEBANI RAKYAT, BHS MINTA PPKM DARURAT DITINJAU ULANG

  • Wartawan: Pramono | Editor: Ludy Eko

  • Friday, 16 July 2021

Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono

Jakarta, Megas-online.com: Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pada Pemerintah RI diminta untuk meninjau ulang penerapan PPKM Darurat karena selain tidak efektif untuk mengendalikan kasus Covid-19 namun justru membebani masyarakat. 

 

Dalam siaran pers-nya yang diterima redaksi Megas-online.com, Jumat (16/07/2021) siang tadi, BHS menilai PPKM Darurat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan sejauh ini tidak berhasil memangkas lonjakan kasus penularan pandemi Covid-19 di hampir semua daerah.

 

“Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi. Pejabat yang diberi wewenang sebaiknya mundur sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik,” tandasnya tegas.

 

Berdasarkan data Satgas Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru yang terjadi pada Kamis (15/07/2021) kemarin merupakan yang tertinggi di dunia. Selain itu, jumlah kasus positif juga terus naik hingga saat ini mencapai 2.726.803 kasus.

 

Lebih lanjut anggota DPR RI periode 2014-2019 itu mengatakan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah. Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.

 

Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19. 

 

“Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandeg dan masyarakat menjadi stres sehingga imunnya turun,” jelas Bambang Haryo.

 

Dia juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan. “Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona,” ungkapnya.

 

Pertanyaan tersebut perlu dijelaskan oleh pemerintah sebab India sendiri membantah lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta India. Selain itu, masyarakat butuh klarifikasi mengapa kasus Covid-19 justru melonjak setelah pemerintah gencar melakukan vaksinasi.

 

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa vaksin yang dipakai oleh pemerintah berkualitas dengan efikasi tinggi, sebab banyak yang sudah divaksin penuh tetapi masih tertular Covid-19. Lalu apa bedanya antara yang sudah divaksin dan belum divaksin?,” pungkas Bambang Haryo.*