logo megas-online.com

JANGAN DHOLIMI RAKYAT MISKIN

  • Wartawan: Pramono | Editor: Luddy Eko

  • Monday, 11 January 2021

Misbakhul Munir (kiri) saat menyampaikan paparannya dihadapan para tokoh masyarakat desa Suko Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

Sidoarjo, Megas-online.com: “Jangan lakukan kedholiman terhadap kaum miskin, janda dan anak-anak yatim dengan membiarkan saja mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya bisa mereka peroleh dari pemerintah.”

 

Peringatan itu disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Sidoarjo, Misbakhul Munir dihadapan para perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan pengurus RT serta RW di desa Suko kecamatan Sukodono.

 

Dalam dialog dalam forum Bimbingan Teknis (Bintek) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa di Batu, Sabtu dan Minggu (09-10/01/2021) kemarin, Misbakh menekankan tentang pentingnya akurasi data terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masyarakat itu.

 

Menurutnya, saat ini banyak cukup banyak dana bansos yang tidak tepat sasaran karena lemahnya pendataan itu. “Silahkan dilihat sendiri berapa banyak orang yang tidak berhak tetapi menerima. Sebaliknya mereka yang miskin malah terlewatkan,” sergah mantan camat Tarik, Tulangan, Taman dan Krembung itu.

 

Padahal pihaknya sudah memberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk mengoreksi data warga miskin itu dua kali dalam setahun. Namun faktanya tak banyak yang dikoreksi. “Bapak-bapak dan  ibu-ibu yang tahu kondisi riil di lapangan. Kami di kabupaten, propinsi apalagi yang di Jakarta jelas tidak tahu,” ujarnya lagi.

 

Menurutnya pencantuman nama-nama kaum miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangatlah vital. Karena dari DTKS itulah pemerintah menyalurkan berbagai jenis bansos untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

 

Diantaranya bantuan tunai, non tunai, bantuan pembayaran tarif listrik, bantuan biaya kesehatan serta bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri atau bidik misi. “Kami terpaksa harus menolak banyak sekali pengajuan permintaan bansos-bansos itu karena namanya tidak tercantum dalam DTKS,” imbuh Misbakh lagi.

 

Karena itu ia mendesak pada semua pemerintahan desa di Sidoarjo untuk membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di wilayahnya masing-masing. Lembaga inilah yang nantinya akan bertugas mencermati masalah kesejahteraan sosial di desanya.

 

“Termasuk urusan meng-update DTKS itu supaya bansos yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Karena itu harus ada orang khusus yang bekerja penuh waktu yang dibayar oleh desa melalui APBDes-nya,” tutur Misbakh.

 

Sementara itu Direktur LSM Center For Participatory Development (CePaD) Sidoarjo, Kasmuin menandaskan masalah kesejahteraan sosial (kesos) kerap terkalahkan oleh gemuruhnya perhelatan politik di desa.

 

“Kita semua lebih riuh kalau pas ada Pilkades, pemilihan anggota BPD dan sebagainya tetap justru abai dengan masalah kesos. Padahal tujuan utama dari pemerintahan desa adalah mensejahterakan warganya,” ucapnya tegas.*

Pengunjung : 41

Berita Utama Lainnya

MENDIKBUD PASTIKAN AN DIUNDUR SAMPAI SEPTEMBER

Nasional

  • Wednesday, 20 January 2021