logo megas-online.com

PANGKAS SILPA, PJ BUPATI SIDOARJO KOORDINASI DENGAN APARAT HUKUM

  • Wartawan : Pramono | Editor : Luddy Eko

  • Wednesday, 18 November 2020

PJ Bupati Sidoarjo (kiri) dan Rahmat Muhajirin

Sidoarjo, Megas-online.com: PJ Bupati Sidoarjo, Hudiyono akan menggandeng pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengurai masalah penggunaan anggaran daerah demi memangkas besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Sidoarjo.

"Kami akan merespon dengan cepat dan efektif. Terkait dengan Silpa ini, besok kami akan mengajak rapat kejaksaan dengan Kajari untuk mengurai persoalan apa yang perlu didiskresikan," katanya.

Dalam kaitan dengan diskresi tersebut pemkab perlu pendampingan dari kejaksaan dan kepolisian untuk ada kesepakatan bersama. "Ini menjadi pertemuan yang efektif, sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan saran komisi III segera kita respon dan kita aplikasikan,” ujar Hudiyono di kantornya, kemarin.

Tahun ini tantangan cukup besar, karena menurut Hudiyono ada regulasi ketika Pj harus minta persetujuan hibah terlebih dulu dari Kemendagri. Persetujuan Mendagri sudah dilaksanakan, masih ada rentang waktu sekitar 36 hari untuk bisa mencairkan dan menaikkan daya serap.

"Ini tantangan tersendiri kalau tidak ada regulasi yang menghambat kita bisa optimalkan. Sekarang ini sudah 60 persen yang sudah terserap. Kita akan pantau, turun ke lapangan agar ada percepatan," pungkasnya.

Langkah tersebut dilakukannya sebagai bentuk respon atas rekomendasi anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin yang melakukan kunjungan kerja ke kantornya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut anggota Komisi III DPR RI itu mendorong Pemkab Sidoarjo melakukan percepatan pembangunan menjelang akhir tahun 2020 agar tidak terjadi SILPA tinggi seperti tahun 2019 lalu.

"Setiap tahun Sidoarjo terjadi Silpa tinggi, kita mendorong tahun ini jangan sampai terjadi lagi. Karena ini menghambat pembangunan," ungkap legislator asal Candi yang berangkat dari Partai Gerindra itu.*